Pemutusan Listrik SKPD Dan Beberapa Kampus Di Sidrap

Sidrap — Sebagai BUMN, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak segan memberi sanksi bagi para pengguna listrik yang pembayaran bulanannya menunggak atau bahkan tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Tak terkecuali kepada kantor pemerintahan seperti yang terjadi dengan beberapa kantor yang tergabung didalam SKPD Pemkab sidrap.

PLN Ranting Sidrap memberi sanksi kepada beberapa kantor dinas yang tergabung dalam SKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Tindakan ini dilakukan PLN menyusul 4 kantor dan 2 Universitas di Sidrap yang menunggak membayarkan iuaran bulanan listriknya.

Kepala PLN Sidrap Haris membenarkan tentang pemutusan aliran listrik yang sifatnya sementara di kompleks SKPD dan Kampus milik Pemerintah kabupaten Sidrap. paparnya saat dikonfirmasi melalui ponselnya, pada minggu (31/1/2021).

Menurut Haris, kebijakan itu harus dilaksanakan disebabkan adanya keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya membayar iuaran bulanan.
“Tindakan ini dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap pelanggan harus melakukan pembayaran setiap tanggal 20 setiap bulannya, semua pelanggan harus melakukan pembayaran tepat waktu supaya terhindar dari pemutusan aliran listrik.” Jelas Haris.

Masih terkait dengan kabar ini, sejumlah pihak menilai pemutusan itu disebabkan oleh pimpinan SKPD terkait kurang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap institusi yang dibawahinya.

“Ini tentunya merusak wibawa serta nama baik pemimpin daerah dan Pemkab Sidrap yang dinilai tidak mampu mengelola kantor yang telah di amanatkan kepadanya, sementara tunggakan tersebut dinilai tidak seberapa.